5 Asosiasi Minta Prabowo Kaji Ulang Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah
jpnn.com, JAKARTA - Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan bertambah menjadi 46, lebih banyak dari 33 kementerian pada Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu usulan baru adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Namun, lima asosiasi haji dan umrah mengajukan permintaan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kajian lebih mendalam terkait usulan ini.
Konsorsium Berkah Bersama (KBB), yang terdiri dari lima asosiasi, yaitu Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, dan Kesthuri, menyampaikan pandangannya.
Bendahara KBB, Muhammad Tauhid Hamdi, menyatakan bahwa meski pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih, ada baiknya dilakukan kajian mendalam sebelum membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
"Kami menilai pembentukan kementerian ini akan memakan waktu lama, mengingat seluruh peraturan perundang-undangan terkait haji dan umrah harus diubah," ujar Muhammad Tauhid Hamdi, di Jakarta, Sabtu (12/10).
Dia menambahkan bahwa proses persiapan haji oleh Pemerintah Arab Saudi sudah berjalan, sehingga perubahan struktural ini dapat mengganggu persiapan haji 2025.
Sebagai alternatif, Tauhid Hamdi menyarankan pembentukan Badan Nasional yang bersifat independen dan setara dengan kementerian, namun, tetap melibatkan Kementerian Agama dalam masa transisi.
“Ini akan memastikan kelancaran pelaksanaan musim Haji 2025,” jelasnya.
Lima asosiasi minta Prabowo mengkaji ulang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
- Prabowo Punya Makan Bergizi Gratis, Ahmad Ali-AKA Siapkan Perlengkapan Sekolahnya
- Semoga Prabowo Serius Benahi Birokrasi, Azwar Anas Pantas Jadi MenPAN-RB Lagi
- Bertemu Elite PKS, Prabowo Singgung Persekutuan Lama dari 2014
- Resmikan Istana Negara di IKN, Jokowi: Saya Harus Omong Apa Adanya
- Salim Segaf Blak-blakan soal Alasan PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran, Begini
- Ini Lho Pantun Elite PKS Seusai Bertemu Prabowo, Maknanya?