5 Berita Terpopuler: Jadwal Eksekusi Hukuman Mati Ferdy Sambo Terungkap, Bergemuruh, Kenapa ya?
![5 Berita Terpopuler: Jadwal Eksekusi Hukuman Mati Ferdy Sambo Terungkap, Bergemuruh, Kenapa ya?](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/normal/2023/02/13/terdakwa-kasus-pembunuhan-berencana-nofriansyah-yosua-hutaba-0wdk.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (14/2) tentang kapan vonis mati untuk Ferdy Sambo itu dieksekusi? Teman Ferdy Sambo bergemuruh soal putusan Putri Candrawathi, hingga kenapa ya besok DPR rese tetapi penyelesaian honorer belum ada.
Simak selengkapnya! Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
1. Kapan Ferdy Sambo Dieksekusi Mati? Ini Jawabannya, Jangan Kecewa, Dor!
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (13/2) telah menjatuhkan vonis mati untuk Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Lantas, kapan vonis mati untuk Ferdy Sambo itu dieksekusi? Sebelum mendapatkan gambaran tentang kapan waktu eksekusi vonis mati Ferdy Sambo, simak ketentuan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang terkait dengan hukuman mati.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kapan Ferdy Sambo Dieksekusi Mati? Ini Jawabannya, Jangan Kecewa, Dor!
2. Bergemuruh, Teman Lama Ferdy Sambo: Putri Candrawathi Itu Korban, kok Kena 20 Tahun
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (14/2) tentang kapan vonis mati untuk Ferdy Sambo itu dieksekusi? Teman Ferdy Sambo bergemuruh
- Pendaftaran PPPK 2024: Guru Pulang Sebelum Bel, Bagaimana Reaksi Siswa ya?
- Jadwal Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hal-hal Penting Wajib Diketahui Honorer
- Inilah Jadwal Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Jangan Lupa Tanggalnya ya
- Pemerintah & DPR Sepakati Pendaftaran PPPK 2024, 99,99% Honorer Diangkat ASN
- KemenPANRB Ungkap Kendala Seleksi PPPK 2024, Honorer Wajib Tahu
- DPR: Desember 2024, 1,7 Juta Honorer Jadi ASN PPPK, Pemerintah Setuju