5 Berita Terpopuler: PPPK Bisa Nikmati Kenaikan Gaji Berkala hingga Pensiun, Honorer K2 Teknis Juga Minta Diangkat PNS

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (27/1) tentang PPPK guru hingga nakes bisa menikmati gaji berkala hingga pensiun, honorer K2 teknis minta diangkat PNS, hingga Peradi jadi Heran. Simak selengkapnya!
1. Peradi Heran Ada PKPA yang Pesertanya Bukan Sarjana Hukum
Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat mengaku heran ada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di luar organisasi advokat (OA) Peradi yang membolehkan pesertanya bukan sarjana hukum.
“Saya kemarin ada yang mengirimkan paket PKPA 12 kali dicicil, terus bisa nonhukum (pesertanya),” kata Asido dalam acara penutupan PKPA Angkatan V DPC Peradi Jakbar-Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) di UAI, Jakarta, Minggu, (26/1).
Asido mengaku heran dan bingung karena dari nama saja sangat jelas, yakni PKPA yang pesertanya harus lulusan fakultas hukum atau sarjana hukum.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Peradi Heran Ada PKPA yang Pesertanya Bukan Sarjana Hukum
2. Honorer K2 Teknis Bersurat Kepada Prabowo, Minta Diangkat PNS
5 berita terpopuler sepanjang Senin (27/1) tentang PPPK guru hingga nakes bisa menikmati gaji berkala hingga pensiun, honorer K2 teknis minta diangkat PNS
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Tarif Tol dan Harga Tiket Pesawat Bakal Turun Menjelang 2 Hari Raya Besar, Siap-Siap!
- Alhamdulillah, Prabowo Bakal Siapkan Diskon Harga Tiket Pesawat hingga Tarif Tol
- Perintah Prabowo kepada Menteri: Cegah Harga Pangan Melonjak di Ramadan
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri