5 Bulan Indonesia di Tangan Prabowo: Efisiensi Anggaran, IHSG Anjlok hingga RUU TNI

5 Bulan Indonesia di Tangan Prabowo: Efisiensi Anggaran, IHSG Anjlok hingga RUU TNI
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo

Sejumlah alasan disampaikan, antara lain karena ada usulan penundaan, tetapi tidak pernah diungkapkan mengapa ada instansi yang meminta penundaan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, sejumlah pemda mengajukan usulan penundaan karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Akhirnya, CPNS akan diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Ini dilakukan sambil menunggu kesiapan keuangan daerah," kata Dede Yusuf.

Lantaran banjir protes, pemerintah mempercepat pengangkatan CPNS dan Calon PPPK formasi Tahun 2024.

Untuk CPNS diangkat selambat-lambatnya pada Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat pada Oktober 2025.

5. Pengesahan RUU TNI

DPR RI resmi mengesahkan revisi undang-undang TNI menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar hari ini (20/03). 

Banyak warga menolak revisi UU TNI karena dinilai bermasalah, bukan hanya lantaran isinya, tapi juga pembahasannya yang dilakukan secara diam-diam dan tergesa-gesa, serta minim partisipasi publik.

Baru 5 bulan menjabat, sejumlah kebijakan hingga program yang kontroversial mewarnai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News