5 Hak PPPK belum Diberikan, Adakah Jaminan Kontrak Kerja Diperpanjang? DPRD Ikut Bersuara

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PP3K RI) meminta dukungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Ketua PP3K RI Sumsel Arivai mengatakan bahwa dukungan DPRD sangat dibutuhkan dalam menyampaikan aspirasi PPPK, baik kepada kepala daerah maupun pemerintah pusat.
Hal itulah yang mendorong para pengurus PP3K RI Sumatera Selatan sowan ke DPRD Sumsel.
"Kami telah bertemu Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Pak Syaiful Padly. Kami menyampaikan aspirasi seluruh PPPK," kata Arivai kepada JPNN.com, Kamis (29/12).
Wakil 1 PP3K RI Sumsel Susi Maryani menambahkan mereka menyampaikan lima aspirasi terkait sejumlah hak yang belum diberikan pemerintah. Adapun lima aspirasi itu, yakni:
1. Jabatan fungsional guru PPPK.
2. Tambahan penghasilan (tamsil) pegawai/tunjangan kinerja untuk ASN di luar tamsil yang telah berjalan di provinsi maupun kota Palembang.
3. Jaminan hari tua (JHT) meskipun sudah dipotong dari Taspen belum tahu sampai kapan realisasi tersebut.
5 hak PPPK belum diberikan pemerintah, salah satunya tentang jaminan kontrak kerja, DPRD ikut bersuara.
- Achrawi Pastikan SK CPNS & PPPK Diterbitkan Seusai Idulfitri
- 5 Berita Terpopuler: Pelantikan Honorer jadi PPPK 2024 Tahap 1, Ada yang Sebelum Lebaran, Simak Penjelasannya
- Ratusan Honorer Terkena PHK saat Lebaran, Semoga Tidak Murung Berkepanjangan
- Penerbitan SK CPNS & PPPK 2024 Tahap 1 pada April atau Mei
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan PPPK 2024 Dilantik, Kepala BKN Sematkan Pesan Penting
- Sudah Banyak Honorer Lulus PPPK 2024 Dilantik Sebelum Lebaran, Alhamdulillah