5 Jaksa Digarap, Kapan Penerima Suap dijadikan Tersangka?

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membantah mendapat intervensi dalam menangani dugaan suap penghentian penyidikan korupsi petinggi PT Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Meski tak diintervensi, KPK mengakui belum menetapkan tersangka penerima suap. “Belum ada tersangka penerima suap,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (7/3).
Saat ini, KPK sudah memulai memeriksa jaksa. Lima jaksa digarap hari ini sebagai saksi dugaan suap.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga menggarap jaksa terkait dugaan pelanggaran etik dan disiplin pegawai.
Kejagung juga berencana memeriksa tersangka suap yang ditahan KPK. Hal itu terkuak dari koordinasi yang dilakukan Jamwas Kejagung Widyopramono dengan KPK, Kamis (7/3).
“Tadi dibahas juga rencana Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan KPK," jelas Priharsa.
Priharsa menepis KPK akan menetapkan tersangka pemberi suap jika hasil pemeriksaan Jamwas sudah selesai. Menurut Priharsa, selain karena yang diperiksa adalah dua hal berbeda, saat ini penyidik KPK juga terus mengumpulkan semua informasi. Setelah informasi diperoleh, baru akan diinventarisasi.
“Kira-kira dari info itu apakah bisa mengerucut kepada orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak penerima," katanya.(boy/jpnn)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membantah mendapat intervensi dalam menangani dugaan suap penghentian penyidikan korupsi petinggi PT
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Berkunjung ke Blok M, Rano Karno Kaget
- Profil Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Jadi Dewas Danantara
- Driver Ojol Minta Bantuan Hari Raya, Modantara Berkomentar Begini
- Dirjen Bina Adwil Beri Pembekalan Retret Kepala Daerah di Magelang
- Komitmen untuk Lingkungan Keberlanjutan, Pertamina Meraih Penghargaan PROPER dari KLH
- Beragam Kelenturan Kebijakan Seleksi PPPK 2024, Honorer Jangan Lagi Dikorbankan