5 Poin Sorotan Politikus Senior PD soal Honorer Dihapus, Ini Masalah Serius

jpnn.com, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer menuai polemik.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan ikut menanggapi kebijakan tenaga honorer dihapus.
Berikut beberapa poin pernyataan Syarief Hasan terkait nasib tenaga honorer:
1. Tenaga honorer dihapus berpotensi melumpuhkan pelayanan publik
Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji kembali dan menyiapkan mitigasi atas penghapusan tenaga honorer yang mulai diberlakukan pada 28 November 2023.
Alasannya, tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik.
Misal di sektor pendidikan, sangat banyak tenaga pengajar di sekolah negeri berstatus honorer.
“Sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi,” ujar Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6).
2. Tidak gampang honorer jadi ASN
Syarief berpendapat, pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini.
Setidaknya ada 5 poin pernyataan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan seputar kebijakan tenaga honorer dihapus. Monggo, disimak serius pendapat politikus senior PD..
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Oknum Guru PPPK di Lombok Timur Dipecat, Ini Sebabnya
- Besok, 621 CASN Kota Mataram Terima SK, Gaji Aman
- Honorer Kesulitan Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2, Kepala BKN Beri 3 Solusi
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- Besok Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, Honorer Belum Bisa Cetak Kartu Ujian