5 Poin Sorotan Politikus Senior PD soal Honorer Dihapus, Ini Masalah Serius
jpnn.com, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer menuai polemik.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan ikut menanggapi kebijakan tenaga honorer dihapus.
Berikut beberapa poin pernyataan Syarief Hasan terkait nasib tenaga honorer:
1. Tenaga honorer dihapus berpotensi melumpuhkan pelayanan publik
Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji kembali dan menyiapkan mitigasi atas penghapusan tenaga honorer yang mulai diberlakukan pada 28 November 2023.
Alasannya, tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik.
Misal di sektor pendidikan, sangat banyak tenaga pengajar di sekolah negeri berstatus honorer.
“Sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi,” ujar Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6).
2. Tidak gampang honorer jadi ASN
Syarief berpendapat, pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini.
Setidaknya ada 5 poin pernyataan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan seputar kebijakan tenaga honorer dihapus. Monggo, disimak serius pendapat politikus senior PD..
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Jumlah Honorer Ikut PPPK 2024 Tahap 2 Lebih Banyak Dibanding Gelombang 1
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- 5 Berita Terpopuler: Siap-Siap Perubahan Penempatan Guru PPPK, Ada yang Menolak, Ternyata
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi