5 Potensi Ancaman yang jadi Sorotan Marsekal Hadi Tjahjanto

jpnn.com, JAKARTA - Calon tunggal Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, ada lima potensi ancaman yang pantas disorot Yakni, dampak tatanan dunia baru, kerentanan terorisme, perang siber, kemajuan Tiongkok (China Charm Offensive), serta kerawanan keamanan di laut perbatasan.

Hadi mengatakan dalam atmosfer globalisasi yang kompleks oleh kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional, sangat tidak mungkin dikendalikan.

"Kondisi ini mengakibatkan ancaman-ancaman terhadap negara bisa muncul di mana dan kapan saja," katanya saat uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI di Komisi I DPR, Rabu (6/12).

Salah satu dampak ini bisa dirasakan secara nyata dengan berkembangnya paham radikalisme di tataran lingkungan strategis nasional. "Ini memiliki benang merah dengan radikalisme ISIS dan paham radikal lainnya di Timur Tengah," kata Hadi.

Pria yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu menambahkan hal lain yang tidak kalah penting adalah sebaran media sosial yang mampu membuat instabilitas keresahan masyarakat dan bahkan mobilisasi massa atau konflik. "Meski mayoritas infonya berasal dari sumber-sumber yang kurang jelas atau hoaks," katanya.

Pada sisi lainnya, lanjut Hadi, berbagai ancaman tersebut tidak menggantikan ancaman inheren yang dimiliki Indonesia. Ini sebagai konsekuensi geopolitiknya yang berupa kepulauan besar yang terletak benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Hindia.

"Dengan konstruksi indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada," katanya.

Hadi menjelaskan, di era reformasi demokrasi politik yang seringkali mengarah kepada liberalisasi berpotensi menjadi liberal dilema. Hadi menegaskan, jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal akan meningkat menjadi vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan. (boy/jpnn)