5 PTS yang Memalsukan SK Mendikbud, Siap-Siap Saja ya

jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS) ilegal kembali mencuat. Bahkan Kemendibud menemukan 5 SK Mendikbud terkait izin operasional PTS, yang ternyata palsu.
Temuan SK palsu tersebut, menurut Sekretaris Direktorat Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti) Kemendibud Paristiyanti Nurwardani, sedang ditangani Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut.
"Kami sudah bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo pada Senin, 26 April 2021," kata Paris, sapaan akrab Paristiyanti Nurwardani, Selasa (27/4).
Dia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas koordinasi seputar penertiban PTS yang tidak memiliki izin operasional dari pemerintah. Baik berupa izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi.
Paris menegaskan, perguruan tinggi yang tak berizin tentu saja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Pada Pasal 60 ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa PTS adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari mendikbud.
"Jadi enggak boleh PTS itu buka tanpa seizin mendikbud," ucapnya.
Lebih lanjut, dari hasil koordinasi tersebut menurut Paris, Ditjen Dikti berharap agar segera dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus adanya 5 SK Mendikbud palsu terkait izin operasional PTS tersebut.
Kemendikbud dan Polda Metro Jaya sedang mengusut dugaan pemalsuan SK Mendikbud tentang izin operasional PTS.
- BINUS University Kukuhkan 7 Guru Besar Sekaligus di Awal 2025
- Matana University & 12 Universitas Ternama di Indonesia Teken Perjanjian Kerja Sama dengan AIPFMI dan AFISMI
- 57 Warga Bungur Dapat Beasiswa Kuliah, Hasil Kerja Sama RT hingga Karang Taruna
- Kades Kohod Minta Maaf, Lalu Sampaikan Pengakuan soal SHGB dan SHM Pagar Laut
- 2 Kali Diperiksa Bareskrim Polri, Kades Kohod Beri Info soal Ini
- FGD IEDS: Mahasiswa Merespons Revisi UU Minerba, Simak