5 Tahun Rp19,6 M, Bea Kampanye Rp100 M
Selasa, 18 Desember 2012 – 07:32 WIB
Nah, untuk posko tim sukses pusat, yang ada di Medan, ongkosnya bisa lebih besar lagi. Untuk rekening telepon, transport Jakarta-Medan, Medan ke sejumlah kabupaten/kota di Sumut, dan belanja semua kebutuhan di posko, Hasrul memperkirakan butuh Rp17 miliar. Dengan demikian, sudah Rp50 miliar.
Biaya akan membengkak lagi ketika pelaksanaan kampanye. Saat jadwal kampanye sudah diatur, maka mobilitas cagub-cawagub dan timsesnya termasuk para jurkam, harus cepat, tidak boleh terlambat. Untuk tiba ke wilayah kepulauan Nias misalnya, maka butuh carter pesawat atau kapal cepat. "Itu memerlukan dana besar," ujarnya lagi.
Ditekankan lagi, biaya Rp1 miliar per kabupaten/kota merupakan dana cekak. Idealnya, menurut dia, Rp2 miliar per kabupaten/kota. "Kalau saya hitung Rp2 miliar, maka untuk 33 daerah, sudah Rp66 miliar. Ya pokoknya perkiraaan saya, total sekitar Rp100 miliar," imbuhnya meyakinkan.
Hasrul tidak menyebut komponen pengeluaran calon untuk lobi-lobi petinggi partai dan untuk beli tiket partai pengusung, yang disinyalir jumlahnya juga cukup besar. Terutama bila calon bukan kader partai tapi maju lewat jalur usungan partai.
JAKARTA - Besarnya penghasilan Gubernur Sumatera Utara yakni Rp 327 juta per bulan dan wakil gubernur Rp 321 juta per bulan, ternyata masih
BERITA TERKAIT
- LSI Denny JA Sayangkan Pencatutan Nama & Manipulasi Data Soal Survei Steven Kandouw
- Tokoh Lintas Agama Serang Serukan Netralitas ASN, TNI & Polri
- Unggah Foto Bareng Prabowo Seusai Pelantikan, Anies Tulis Caption Begini, Simak
- Pramono Anung Doakan Prabowo-Gibran Berhasil Menjaga Amanah Rakyat
- KPU OKU Sudah Terima Surat Suara untuk Pilkada 2024
- Pejabat di Sulsel Jadi Tersangka Netralitas ASN Pada Pilkada 2024