5 Tuntutan PBHI Ditujukan ke Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengecam keras tindakan represif aparat keamanan dalam merespons gelombang aksi demo mahasiswa dan pelajar di berbagai wilayah.

Bukan hanya karena tindakan reaktif yang cenderung menggunakan kekuatan yang berlebihan (excessive use of power), tetapi juga tidak sesuai dengan eskalasi yang terjadi.

"Berbagai tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, penangkapan sewenang-wenang, bahkan diduga penembakan terjadi, korban pun berjatuhan. Baik dari komponen mahasiswa, masyarakat, bahkan jurnalis. Tercatat, puluhan bahkan ratusan mahasiswa ditangkap, termasuk, 2 mahasiswa anggota IMM Kendari meninggal dunia diduga kuat akibat tembakan peluru timah," kata Sekretaris Nasioan PBHI Totok Yulianto dalam pesan elektroniknya yang diterima JPNN.com, Jumat (27/9).

Tidak berhenti di situ, Kamis 26 September 2019 sekitar Pukul 23.00 WIB, Dandhy Dwi Laksono, Jurnalis, Pendiri Watchdoc ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya sebagai Tersangka dengan tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/Atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana karena alasan status/posting di twitter mengenai kondisi HAM di Papua.

Setelahnya, Ananda Badudu, juga ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dukungan pendanaan kepada mahasiswa yang berdemo di Jakarta.

Totom menjelaskan, tindakan represif, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan, dugaan penembakan, serta penetapan tersangka dan penangkapan terhadap para pegiat Hak Asasi Manusia ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan teror terhadap pegiat serta pembela hak asasi manusia. Selain itu, juga merusak tatanan demokrasi dan hukum yang dijamin oleh Konstitusi UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, PBHI se-Indonesia menuntut:

1) Kepada Presiden RI untuk menghentikan seluruh pembahasan RUU yang merugikan publik, seperti menerbitkan Perppu yang membatalkan Revisi UU KPK dan Calon Komisioner KPK 2019.