5 Tuntutan Petani Patimban Buat Pak Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 175 orang petani terdampak proyek Pelabuhan Internasional Patimban, Jawa Barat menolak ganti rugi murah lahan pertanian yang akan dijadikan back-up area pelabuhan.

Penolakan tersebut mereka ekspresikan lewat unjuk rasa di Jakarta, Senin (28/5) lalu. Koordinator Aksi yang juga Ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) Arim Suhaerim mengatakan, unjuk rasa dilakukan di beberapa tempat di antaranya Gedung DPR RI, Ombudsman RI, Kantor Kemenhub RI serta Istana Negara.

Pasundan Ekspres melansir, para Petani diterima oleh perwakilan Ombudsman RI, Dwi. Dia mengatakan bahwa Ombudsman akan bekerja maksimal untuk membantu petani dalam mencari keadilan, terkait ganti rugi lahan pertanian untuk Pelabuhan Patimban.

“Kami juga menyerahkan Dokumen Hasil Studi Kelayakan harga dari PSP3 IPB, kronologis pembangunan dan pembebasan lahan Pelabuhan Internasional Patimban, Dokumen pembanding dari pembebasan lahan Kulonprogo," kata dia, Rabu (30/5).

Selepas Ombudsman, lanjut Arim, para petani bergerak ke Gedung DPR. Di Gedung Senayan tersebut pihaknya diterima oleh Anggota DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh.

Arim menyampaikan, anggota DPR RI yang kerap disapa Ibu Ninik itu siap mendukung dan memperjuangkan keinginan petani Patimban.

“Beliau siap mendukung dan memperjuangkan keinginan petani pemilik lahan yang terdampak pelabuhan patimban. Asalkan data yang disampaikan jelas serta petani solid dan tidak mudah menandatangani apapun terkait pelepasan hak tanah,” ungkap Arim.

Sedangkan saat aksi unjuk rasa di Kemenhub, pria lulusan IPB ini menuturkan dirinya diterima oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub yakni Aca Mulyana. Dalam kesempatan itu Arim memberikan Dokumen Pembanding dari Tim Appraisal di Bandara Kulon Progo dan Dokumen Hasil Study Harga yang layak dari PSP3 IPB.