50 Persen Petani Madiun Sudah Ikut Asuransi Pertanian
jpnn.com, MADIUN - Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) makin mendapat sambutan positif, termasuk di Madiun, Jawa Timur.
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mencatat, hingga saat ini realisasi pelaksanaan Program AUTP di wilayah setempat mencapai 16.000 hektare atau sekitar 50 persen dari luas lahan pertanian yang ada.
"Adapun kuota pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Madiun mencapai 32.000 hektare untuk 2019. Dari jumlah tersebut sudah terserap sekitar 16.000 hektare atau 50 persennya," ujar Koordinator Penyuluh, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Paryoto di Madiun, Sabtu (19/10).
Paryoto mengaku meningkatkan realisasi program AUTP di Kabupaten Madiun lebih maksimal lagi. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi kepada petani.
"Tingkat kesadaran petani akan manfaat dari AUTP saat masih rendah. Para petani merasa belum membutuhkan program tersebut. Kami akan terus meyakinkan mereka betapa pentingnya ikut asuransi ini," katanya.
Ditegaskannya, program tersebut sangat bermanfaat. Dengan demikian, imbasnya ketika bencana kekeringan seperti yang terjadi kali ini, petani tidak bisa melakukan tanam kembali karena kehabisan modal akibat gagal panen.
Sebaliknya, jika petani sudah mendaftar asuransi, masalah kehabisan modal tanam akibat gagal panen bisa diantisipasi dengan mengajukan klaim.
"Sebab, petani belum tahu perhitungan berapa lama petani sudah membayar premi. Padahal, asalkan sudah terdaftar, bisa mengajukan klaim," ungkapnya.
Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) makin mendapat sambutan positif, termasuk di Madiun, Jawa Timur.
- Baharkam Polri Siapkan Pilot Project Peningkatan Komoditas Jagung di Cianjur
- Dukung Ketahanan Pangan, Kementan Bagikan Ribuan Benih Buah di CFD Bekasi
- KPK Dalami Proses PBJ Pengolahan Karet di Kementan
- Usut Kasus Korupsi di Kementan, KPK Periksa GM PT Sinar Universal Labelindo
- Perjalanan Inspiratif Petani Lada Binaan UPLAND yang Tembus Pasar Internasional
- Dukung Swasembada Pangan, DPR Usul Agar Litbang Pertanian Kembali di Kementerian