507 Guru Honorer Harus Masuk Prioritas PPPK 2023, Alasannya Jelas
jpnn.com - MEDAN – Ketua DPRD Kota Medan Hasyim meminta pemerintah kota setempat memprioritaskan ratusan guru honorer lulus observasi 2022 pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) 2023.
"Kami minta BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Medan prioritaskan para guru lulus observasi tahun lalu," tegas Hasyim di Medan, Jumat (13/10).
Hasyim menyebut ada 507 orang guru lulus observasi tahun lalu, tetapi hingga kini mereka belum mendapat penempatan, baik di SD negeri maupun SMP negeri di Kota Medan.
Ratusan guru honor tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan sempat beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Medan.
"Meski rapat dengar pendapat, tetapi kita berikan solusi. Selain itu, puluhan tenaga teknis sekolah agar diangkat menjadi PPPK," papar Hasyim.
Ketua FGTT Kota Medan Rahmah Nasution menjelaskan sebanyak 507 guru honor dinyatakan lulus penilaian observasi karena memenuhi persyaratan seleksi PPPK guru pada 2022.
"Totalnya sebanyak 507 tenaga guru, yaitu guru kelas. Kami minta guru-guru ini diusulkan, dan diprioritaskan agar segera diangkat menjadi guru PPPK," kata Rahmah.
Pasalnya ratusan guru ini dinyatakan lulus ujian formasi tahun anggaran 2022 golongan TP (tidak penempatan), dan 56 tenaga teknis sekolah hingga kini belum diangkat menjadi PPPK.
Banyak guru honorer yang mestinya mendapat prioritas pada seleksi PPPK 2023. Alasannya sangat jelas.
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Dirjen Nunuk Minta Pemda Akomodasi Guru Honorer di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas