53 CPNS Penjaga Tahanan Disebar di 14 Lapas

jpnn.com, BANJARMASIN - Sebanyak 53 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2022 yang akan bertugas sebagai penjaga tahanan disebar di 14 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Dari 67 orang CPNS tahun 2022, 53 orang di antaranya penjaga tahanan yang siap bertugas," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel Lilik Sujandi di Banjarmasin, Minggu (10/4).
Dia bersyukur Kanwil Kemenkumham Kalsel tahun ini mendapatkan tambahan formasi penjaga tahanan cukup banyak sehingga dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada.
Namun, jika melihat berdasarkan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dijaga, maka penjaga tahanan saat ini masih terbilang kurang dan belum ideal.
Meski begitu, dia menekankan kepada petugas agar dapat menunjukkan kinerja terbaik di tengah keterbatasan secara kuantitas.
Termasuk membangun sistem keamanan lapas yang berbasis teknologi informasi.
"Melakukan pendekatan kepada warga binaan penting sebagai proses pembinaan yang baik, pastikan semua penghuni lapas betah dan merasa berada di rumah sendiri dengan nuansa kekeluargaan," katanya.
Kanwil Kemenkumham Kalsel membawahi tujuh lapas, enam rutan, dan satu lembaga pembinaan khusus anak yang kini dihuni sebanyak 262.751 warga binaan.
Sebanyak 53 CPNS yang bertugas sebagai penjaga tahanan akan disebar di 14 lapas di Kalimantan Selatan (Kalsel).
- Razia di Kamar WBP Lapas Tanjung Raja, Petugas Gabungan Temukan Sejumlah Benda Terlarang
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- Kado Terakhir, Status 230 Honorer Berubah menjadi Lulus
- Karutan Makassar Pastikan Tak Ada Perlakuan Istimewa ke Warga Binaan
- 259 CPNS Formasi 2021 Terima SK, Bernhard Rondowunu Beri Pesan Begini
- Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, Hak PPPK & CPNS Tetap jadi Prioritas