533 Praja Pratama IPDN Dikukuhkan, Ada Pesan Menteri Tito Karnavian
jpnn.com, JATINANGOR - Sebanyak 533 putra-putri terbaik bangsa resmi menjadi praja pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXIV tahun 2023, setelah secara langsung dikukuhkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo.
Keseluruhan praja pratama ini telah berhasil melalui rangkaian Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN 2023 yang berlangsung mulai tanggal 4 April sampai 8 Agustus 2023. Mereka telah berhasil lolos setelah bersaing dengan 27.567 orang pendaftar lainnya.
SPCP tahun ini masih bekerja sama dengan BKN RI dan Kepolisian RI dengan mengusung sistem BETAH (bersih, transparan, akuntable dan humanis).
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh praja pratama yang diberi nama angkatan Hamengku Parama untuk menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh.
Selain itu, berkomitmen menjadi kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang berintegritas, bertanggung jawab dan selalu siap memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara.
"Kalian harus dapat berkomitmen untuk beretika dan taat aturan, karena dengan begitu kalian akan menjadi sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan produktif, ini adalah kunci agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia," tutur John Wempi.
Sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang dibina oleh Kemendagri, IPDN mendapatkan apresiasi tinggi dari Mendagri, khususnya di bawah kepemimpinan Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M.
"Apresiasi diberikan kepada Bapak Rektor, jajaran pimpinan dan seluruh civitas akademika IPDN yang terus berbenah diri menjadikan IPDN sebagai lembaga tinggi kepamongprajaan yang berkualitas dan bersiap menuju world class university," terangnya.
533 Praja Pratama IPDN akhirnya dikukuhkan. Menteri Tito Karnavian memberikan pesan penting kepada para praja
- 36 ASN Lulusan IPDN Diharapkan Jadi Motor Perubahan di Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur