57% Anggaran Pertahanan untuk Belanja Pegawai
Sejak 1991 Terjadi 17 Kali Kecelakaan Pesawat TNI
Rabu, 10 Juni 2009 – 17:09 WIB
JAKARTA—Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menjelaskan, untuk tahun 2010, anggaran pertahanan untuk Dephan dan TNI naik antara Rp 7 triliun hingga Rp 10 triliun. "Itu untuk perawatan dan pemeliharaan pesawat," jelas Juwono Sudarsono di gedung Dephan, Jakarta, Rabu 910/6). Seperti banyak diberitakan, seringnya terjadi kecelakaan pesawat TNI dikaitkan dengan minimnya anggaran untuk alutsista. Sejak 1991, terjadi 17 kali kecelakaan pesawat TNI. Berikut, data kecelakaan pesawat TNI, sepanjang tahun 1991 - 2009, dari berbagai sumber:
Namun, untuk tahun 2009 ini, anggarannya turun hingga 10 persen dibanding tahun lalu. Saat ini, anggaran TNI yang terdiri dari Dephan dan seluruh kesatuan hanya Rp 35 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 20 triliun tersedot untuk belanja pegawai dan lauk pauk. Baru sisanya untuk alutsista dibagi lima satuan yakni TNI AU, AD, AL, Mabes TNI, dan Dephan. Sehingga, sisanya hanya sekitar Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun setiap satuan untuk alat utama sistem senjata (alutsista).
Baca Juga:
Dijelaskan juga, pemerintah baru akan mengalokasikan dana untuk pembelian pesawat TNI Angkatan Udara pada APBN tahun 2010. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan asumsi makro pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN dengan Komisi XI DPR RI, awal Juni lalu. Walau dana pembelian pesawat itu sudah tersedia dalam anggaran lima tahun mendatang, tetapi besarannya belum diketahui.
Baca Juga:
JAKARTA—Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menjelaskan, untuk tahun 2010, anggaran pertahanan untuk Dephan dan TNI naik antara Rp
BERITA TERKAIT
- Dukung Visi Prabowo, PAM Jaya Gandeng Lemhannas Jaga Ketahanan Air di Jakarta
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Polda Kalteng Ungkap Peran Pelaku H di Kasus Polisi Tembak Warga, Ternyata
- Seleksi PPPK 2024: 2 Kategori Honorer Dipastikan Aman, Gaji Berbeda
- Debitur Diduga Dikriminalisasi Bank Daerah, 8 Tahun Jadi Tersangka
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025