57 Kabupaten di Indonesia Masih Rawan Pangan
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengungkap masih terdapat 57 kabupaten dari total 508 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori rawan pangan. Sementara 58 kabupaten lainnya rawan bencana dan konflik.
Selain itu juga terdapat 39 kabupaten di perbatasan dan 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar. Karena itu butuh percepatan pembangunan, sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut dapat keluar dari jerat kemiskinan.
“Jadi jumlahnya sangat banyak. Karena itu prioritas kerja kami saat ini melakukan percepatan pembangunan di 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal,” ujar Marwan di hadapan Komisi V DPR, Selasa (9/6).
Kementerian DPDTT kata Marwan, saat ini juga tengah memfokuskan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
“Ada 144 kawasan transmigrasi yang berfokus pada 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan transmigrasi. 20 kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan perkotaan baru,” ujar Marwan.
Menurut Marwan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, akan bersinergi dengan pengentasan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan perdesaan. Transmigrasi yang mulai redup pascareformasi, diharapkan bisa menciptakan kota-kota baru di daerah-daerah tertentu.
“Pengembangan kawasan transmigrasi nantinya tidak hanya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Transmigrasi yang ingin kami kembangkan berbasis skill yang bisa memberdayakan potensi alam yang berada di beberapa daerah perbatasan dan daerah tertinggal,” ujar Marwan. (gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengungkap masih terdapat 57 kabupaten dari total 508
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sukarelawan Prabowo Menjerit, Merasa Dikhianati!
- Pembahasan RUU KUHAP, Maqdir Ismail Saran Proses Penyidikan Diselesaikan di Kepolisian
- Dulu Usut Teroris, Kini Brigjen Eko Hadi Dipilih jadi Dirtipid Narkoba Bareskrim
- Komnas HAM Minta Rencana Perluasan Kewenangan TNI-POLRI Dikaji Ulang
- Yayasan Jiva Svastha Nusantara Gelar Seminar Edukasi Higienitas Air Minum
- Komnas HAM Temukan Sejumlah Masalah dalam RUU TNI