6 Bulan Kabinet Prabowo-Gibran: Komunikasi Publik & Kontroversi Menteri Jadi Catatan

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU TNI menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkas tikus ke kantor media Tempo menimbulkan keprihatian banyak pihak.

Di tengah lemahnya aspek komunikasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, komentar yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membuat suasana semakin tidak kondusif. Publik pun menilai paling negatif hingga mencapai 75,3 persen.

Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan pemerintahan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen).

Demikian temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) dari hasil analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau akun kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

“Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan,” ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa di Jakarta, Jumat (25/4).

Presiden Prabowo Subianto mengakui kegagapan para pembantunya yang sebagian adalah orang-orang baru di pemerintahan, sehingga kerap memunculkan salah ucap dan menimbulkan persepsi negatif dari publik.