6 Langkah Untuk Atasi Krisis Vaksin
jpnn.com - JAKARTA- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) yang lebih dikenal dengan nama Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) ikut merespons krisis vaksin.
Reza Indragiri Amriel, Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA Indonesia mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam menangani kasus vaksin palsu tersebut.
"Kami mendorong pemerintah segera ambil tindakan cepat karena ini menyangkut masa depan anak-anak," kata Reza dalam keterangan resminya, Selasa (28/6).
Pertama, melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap persediaan vaksin anak--khususnya yang termasuk dalam daftar imunisasi wajib. Kedua, pemerintah mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara cuma-cuma.
Ketiga, upaya untuk melaksanakan poin kedua tersebut akan terbantu apabila Indonesia memiliki basis data imunisasi nasional. Basis data tersebut dapat diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA).
Riwayat imunisasi anak akan bisa terpantau dengan basis data tersebut. Keempat, penegasan ulang tentang kemutlakan bagi orang tua (pengasuh) untuk memenuhi seluruh imunisasi yang diwajibkan bagi anak.
"Kelima, memahami kerugian besar yang diakibatkan terhadap anak-anak (generasi masa depan bangsa), produsen vaksin asli, dan negara, para anggota sindikat pemalsuan vaksin layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk jika memungkinkan hukuman mati," tegas Reza.
Keenam, pemerintah sudah sewajarnya memperkuat dukungan bagi penelitian dan pengembangan vaksin dalam rangka memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan. Termasuk ketersediaan vaksin, yang berkualitas dan berharga terjangkau. (esy/jpnn)
JAKARTA- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) yang lebih dikenal dengan nama Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) ikut merespons krisis
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Pengumuman PPPK Guru, Peserta Kode R2 Kaget, Kini Misterinya Bukan Cuma soal Gaji
- Menhut Raja Juli Bertemu Perwakilan CSO, Bahas Soal Pengelolaan Hutan Adat
- Oknum Dosen Lakukan Pelecehan Sesama Jenis di Mataram, Sahroni Geram!
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Bos Rental Mobil yang Tewas Ditembak Sempat Minta Bantu Polisi?
- BKN: Kelulusan PPPK Guru Tahap 1 Siap Diumumkan, Admin SSCASN Cek Inbox