6 Pemda Jadi Pilot Project Inovasi Daerah 2022, Prioritaskan 3 Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan enam pemda sebagai pilot project inovasi daerah 2022. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Anambas, Kapuas Hulu, Nias Selatan, Kupang, dan Sorong.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Eko Prasetyanto mengungkapkan ada tiga tema prioritas inovasi daerah, yaitu pajak dan retribusi, data tunggal kemiskinan, dan badan usaha milik desa (BUMDes).
"Terobosan yang dihasilkan akan diujicobakan pada 6 daerah pilot project," kata Eko Prasetyanto saat membuka rapat identifikasi daerah sasaran pilot project tahun 2022 secara resmi pada 14 Oktober.
Dijelaskannya, Kemendagri ingin percepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Sebab, hal ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Eko menjelaskan, pajak dan retribusi hingga kini masih jadi tulang punggung pendapatan baik di APBN maupun APBD. Untuk BUMDes, kata Eko, data menunjukkan dari 75.961 desa di Indonesia, kurang lebih hanya 7.000 BUMDes yang berbadan hukum.
“Itu perlu kerja keras dari semua,” tegas Eko.
Sementara terkait prioritas di bidang kemiskinan, jelas Eko, meski pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan, tetapi penyebarannya tidak merata.
Untuk itu diharapkan dengan adanya program pilot project inovasi daerah akan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan.
Kemendag menetapkan enam pemda sebagai pilot project inovasi daerah 2022. Ada 3 hal yang diprioritaskan untuk daerah pilot project tersebut, apa sajakah?
- Mendes Yandri Ajak Kader Muhammadiyah Bersinergi Memajukan Seluruh Desa di Indonesia
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sukses Hilirisasi Kemiri, BUMDes Ngada Siap Ekspor
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Tatap 2025, TEKAD Dukung BUMDes Perkuat Program Makan Gizi Gratis
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen