60 Komponen Penentu Upah Minimum Dianggap Paling Adil

Sementara itu, mengenai outsourcing, Gus Imin menyebutkan ada tiga kebiajkan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pembahasan outsourcing ini menjadi agenda nasional yang medesak. 

“Pemerintah tidak akan  membiarkan outsourcing yang di luar aturan undang-undang  yang ada.  Mari kita bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga serikat buruh.  Di tingkat nasional kita memiiki Komite Pengawas Ketenagakerjaan agar seluruh pelaksanaan outsourcing harus sesuai aturan yang ada," terangnya.

Secara bertahap, lanjut Gus Imin, pekerjaan outsourcing harus menjadi bagian dari upaya memberi jaminan kesejahteraan para pekerja dan keberlangsungan masa depannya.

“Kita minta  para Gubernur yang mengeluarkan izin perusahan pengerah outsourcing, hendaknya benar-benar selektif dan diawasi secara ketat agar semua taat asas dan aturan," tukasnya. (Cha/jpnn)