60 Persen Karyawan Freeport Rentan Kena PHK

jpnn.com - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengungkap bahwa persoalan PT Freeport Indonesia menjadi salah satu isu masalah yang dibahas saat pertemuan Gubernur Papua bersama para Bupati dan Walikota se-Papua beberapa hari lalu di Jayapura.

Omaleng mengatakan, bahwa dia bersama gubernur belum bisa bergerak atau mengambil langkah dalam menyikapi persoalan PTFI. Apalagi kata dia, pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten) tidak pernah diundang atau dilibatkan, dalam membahas persoalan meskipun terjadi di wilayah yang dipimpiannya.

"Persoalan PTFI adalah menyangkut perizinan yakni izin ekspor yang tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja sekitar 60 persen karyawan mungkin akan ditempuh oleh manajemen. Maka banyak yang bisa kena anak Papua, itu yang kami tidak mau,” tuturnya, seperti dikutip dari Radar Timika, Senin (13/2).

Omaleng meminta, manajemen PT Freeport Indonesia tidak mengambil langkah terburu-buru dengan mem-PHK karyawan dalam jumlah besar karena ini justru menimbulkan masalah baru di Mimika mengingat lapangan kerja belum mampu menampung pekerja di Mimika. “Kami harap jangan PHK besar-besaran, kalau bisa sabar dulu,” tuturnya.

Agar gejolak tidak berkepanjangan, Omaleng meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan izin ekspor konsentrat. Namun ia juga memahami posisi pemerintah pusat, yang takut digugat oleh perusahaan lain jika memberikan kekhususan bagi Freeport. “Memang izin sudah keluar tapi masih tahan, kalau diserahkan bagaimana yang lain,” pungkasnya. (sun/tns/jpnn)