600 WNI Eks ISIS Perlu Direideologi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menyarankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Badan Intelijen Negara (BIN), melakukan reideologi kepada 600 bekas anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang akan dipulangkan ke Indonesia.
"Setahu saya sekitar 600 orang itu mereka terlantar di Suriah, namun mereka sudah beralih ideologi dari Pancasila ke ISIS yang ingin mendirikan negara Islam," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Tamliha, bila perlu mereka wajib mengikuti program bela negara sehingga otaknya bisa dicuci dan tidak menyebarkan paham ISIS ke masyarakat Indonesia yang lain.
"Dan bagaimanpun, kita harus melindungi warga negara Indonesia, terutama yabg berada di luar negeri. Namun demikian kita tetap harus tetap memiliki standar yang jelas," kata politikus PPP ini.
Karena itu, kata Tamliha berharap pemerintah yang memutuskan mengembalikan mereka ke Indonesia, melakukan rapat terbatas terlebih dahulu.
Presiden dan para menterinya perlu duduk bersama membahas tentang mekanisme kepulangan mereka. "Bagaimana cara melakukan reideologi itu termasuk bela negara," ujarnya.
Sejauh ini, dia melihat belum mengeuarkan sikap remsi tentang rencana pemulangan 600 WNI tersebut. Selain itu, kata Tamliha, belum ada penyampaikan resmi kepada DPR. Karena itu, Tamliha akan mempertanyakan kepada Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.
"Terus terang saja WNI yang pulang dari ISIS itu sampai 2019 sekitar 1600 orang, dan semua terlacak BNPT, BIN, maupun TNI sehingga keberadaan mereka dimonitor," kata dia.
Sejauh ini, menurut Tamliha pemerintah belum mengeluarkan sikap resmi tentang rencana pemulangan 600 WNI tersebut.
- Lestari Moerdijat Ingatkan Pentingnya Upaya Penguatan Ideologi bagi Generasi Muda
- Polisi Turki Tahan 72 Orang yang Diduga Anggota ISIS
- Pakar Terorisme Sebut Kelompok Radikal Mulai Memakai AI untuk Menyebarkan Ideologi
- Tangkap Residivis Teroris, Densus 88 Temukan Barang Bukti Ini
- Pancasila dan Ketahanan Negara
- Rencana Desain Baru Paspor Tuai Kritik, Apa Urgensinya?