60,4 Persen Publik Minta Jokowi Reshuffle Kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Resistensi masyarakat terhadap para menteri yang menghuni Kabinet Kerja ternyata sangat besar. Setidaknya, itulah hasil yang ditunjukkan survei dari Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

Dari 250 responden, sebanyak 66,8 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara, hanya 32,4 persen yang mengaku kepuasan dan sisanya tidak menyatakan pendapat.

"Atas dasar itu, reshuffle pun sangat mendesak untuk dilakukan. Sebanyak 60,4 persen responden mendesak Jokowi-JK merombak kabinetnya," kata peneliti survei, Hendri Satrio dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Menurut Hendri, hanya 38 persen responden yang menyatakan reshuffle tidak mendesak dilaksanakan saat ini. Hendri menambahkan, sebanyak 67,5 persen responden menyatakan reshuffle kabinet sangat mendesak dilakukan.

Sementara itu, sebanyak 15,6 persen menyatakan reshuffle mendesak digelar. Sebanyak 14,9 persen menilai reshuffle kurang mendesak.

Lalu, kapan waktu yang tepat bagi Jokowi melakukan reshuffle? Sebanyak 40 persen menilai, reshuffle perlu dilakukan setelah menteri bekerja setahun. Sebanyak 27,2 persen responden enyatakan, reshuffle layak dilakukan setelah dua tahun.

Selain itu,sebanyak 19,6 persen responden mengusulkan agar reshuffle dilakukan enam bulan pemerintahan. Hendri mengatakan dorongan reshuffle ini karena sebagian kalangan tidak puas dengan kebijakan Jokowi-JK.

"Seperti naik turunnya harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas, melemahnya rupiah, serta penambahan utang. Hal-hal seperti ini jadi pemicunya," papar Hendri.