66 Tahun Pertamina Berkiprah Membangun Ketahanan Energi dan Ekonomi Indonesia
Salah satu program tersebut adalah Desa Energi Berdikari yang hingga Desember 2023 sudah berjalan di 77 lokasi di seluruh Indonesia.
Untuk mendorong perekonomian nasional, Nicke mengatakan pihaknya menjalankan aturan yang berlaku.
Hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah berkontribusi hingga Rp 255,51 triliun, terdiri dari pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta signature bonus sebagai langkah kepatuhan Pertamina dalam pembayaran pajak dan aspek keuangan lainnya.
Pertamina juga menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di mana secara konsolidasi TKDN Pertamina Group tahun 2023 mencapai 72,5 persen.
"Bagi Pertamina, sustainability adalah strategi untuk membesarkan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi di Indonesia," tegas Nicke.
Nicke juga menegaskan program Pertamina yang berkelanjutan ini akan mengembangkan perekonomian yang menjangkau semua masyarakat memiliki multiplier effect dan menjadi katalis bagi pengembangan ekonomi.
Kiprah Subholding Pertamina
Hingga Oktober 2023, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream berhasil mencapai produksi melebihi 1 juta BOEPD (Barel Minyak Ekuivalen/Setara Minyak per Hari).
Kontribusi nasional PHE juga semakin signifikan atas lifting minyak sebesar 86 persen dan gas sebesar 32 persen.
Memasuki usianya ke-66 tahun, Pertamina sebagai BUMN energi terus berkiprah membangun ketahanan energi nasional sekaligus pemimpin dalam transisi energi
- Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah Atas Pembayaran Dana Kompensasi BBM Triwulan II 2024
- Dukung Program Pemerintah, PIS Dorong Produktivitas Lahan Petani di Sleman
- Pimpin Integrasi Jaringan ATM Terbesar di RI, Dirut Jalin Masuk Top 100 CEO Nasional 2024
- Pertamina Membukukan Laba Bersih USD 2,66 Miliar hingga Oktober 2024
- Kurangi Emisi Karbon, Pertamina Regional Jawa Tanam 95 Ribu Pohon
- Tanggapi Harga Saham BUMN Turun, Pakar Keuangan: Murni Faktor Pasar, Bukan karena BPI Danantara