67 Petugas Pemilu di Jateng Meninggal, Nana Sudjana Berharap Tidak Terulang pada Pilkada 2024
jpnn.com, SEMARANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berharap sebanyak 67 petugas pemilu yang meninggal di wilayahnya pada pemilu 2024, tidak terulang pada ajang Pilkada serentak 2024.
“Ini memperihatinkan karena cukup banyak. Ada 67 yang meninggal. Ini akan menjadi evaluasi kami agar hal ini tidak terjadi lagi di Pilkada yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan,” kata Nana Sudjana saat membuka rapat koordinasi (Rakor) dukungan elemen satuan kerja (DESK) Pilkada Serentak tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (26/3/2024).
Jumlah 67 orang itu terdiri dari KPPS, PPK, pengawas pemilu, pantarlih, hingga anggota Satlinmas. Oleh karenanya, persoalan itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Pun demikian, lanjut Nana, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat menjadi tolok ukur kesuksesan Pilkada Serentak tahun 2024.
Dia menjelaskan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah yang mencapai 82,5 persen atau di atas target 80 persen.
Selain itu, tahapan Pemilu 2024 juga berjalan lancar, situasi dan kondisi berlangsung secara kondusif, aman, dan tertib. Bahkan, kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak ada gangguan sama sekali.
“Pemilu 2024 ini menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan Pilkada ke depan," kata Nana.
Pada Pilkada Serentak 2024 akan memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Wali Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap sebanyak 67 petugas pemilu yang meninggal di wilayahnya pada pemilu 2024, tidak terulang pada ajang Pilkada.
- Potensi Kades Langgar Netralitas pada Pilkada Harus Terus Ditekan
- Semoga Debat Ketiga Pilbup Blitar Tak Dihentikan Seperti Sebelumnya
- Ini Alasan Hanta Yuda Sarankan Persepi Minta Maaf ke Publik
- 3.864 KPPS Akan Bertugas di 552 TPS Kota Kupang Pada Pilkada 2024
- Hanya Untuk Honor KPPS dan Linmas Saja Mencapai Miliaran Rupiah
- Bawaslu Ingatkan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi