68 Kepala Daerah Minta Mundur

Di samping itu, masing-masing seorang wakil gubernur mencalonkan gubernur, satu wagub mencalonkan wagub, satu bupati mencalonkan wagub, dan satu wakil wali kota mencalonkan wakil wali kota.

Secara terpisah pakar ilmu administrasi publik  Universitas Indonesia Prof Dr Eko Prasodjo menilai minat besar kepala daerah itu berpengaruh pada stabilitas pemerintahan daerah. ”Pejabat pelaksana tugas harus ekstrakerja. Sebab, selain mengamankan program rutin, dia menjaga suhu politik karena pilkada,” katanya.

Banyaknya pemimpin lama yang maju kembali juga berpengaruh pada netralitas birokrat. ”Jargon netral sudah berulangkali disampaikan, tapi pada praktiknya pengawasannya lebih sulit,” katanya.

Masyarakat juga jenuh dan lelah dengan hiruk-pikuk politik. ”Akibatnya, hal ini berpotensi meningkatkan angka golput dalam pilkada,” katanya.

Depdagri, kata Eko, harus tegas dan selalu memantau kepala daerah yang akan maju lagi. ”Semua harus mundur dan tidak ada yang coba-coba lagi,” tegasnya. (rdl/iro)