7 Fraksi di DPR Tolak RUU Perppu Tastipikor

JAKARTA- Tujuh fraksi di DPR akhirnya menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipikor) menjadi Undang-Undang (UU). Sikap menolak tersebut mengemuka dalam Paripurna DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi terhadap RUU tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis, (4/4).

Ketujuh Fraksi tersebut yakni, Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura.

"Fraksi PAN menolak tentang rancangan Undang-Undang yang menggantikan Perppu No. 4 tahun 2009, dan meminta untuk segera membuat Panitia seleksi guna memilih Pimpinan KPK, pengganti mantan Ketua KPK, Antasari Azhar," ungkap Anggota Fraksi PAN Taslim.

Sementara, Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerindra, menegaskan fraksinya tidak menyetujui adanya RUU tersebut karena untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK dapat dilakukan apabila kurang dari tiga orang.