7 Fraksi Lindungi Anies dari Serangan Interpelasi PDIP dan PSI

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan rencana hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E.
Tujuh fraksi yang memiliki pandangan seperti itu adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi di Jakarta, Jumat, menyebut pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PSI, karena anggota dewan di Kebon Sirih itu lebih baik berfokus terhadap permasalahan pandemi COVID-19.
"Kan kalau pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait, seperti pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," kata Desi.
Belum ada hal yang mendesak terkait hak interpelasi tersebut juga diungkapkan oleh anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Dia menilai masih banyak cara untuk menggali penjelasan Gubernur Anies Baswedan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi yang juga memiliki konsekuensi termasuk hukum.
"Sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, masih ada cara lainnya," tutur dia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti langkah itu, karena hak interpelasi akan berpotensi mengganggu agenda-agenda kerja lain dari DPRD.
Gubernur Anies Baswedan bisa tidur dengan nyenak mengetahui ada 7 fraksi di DPRD yang melindunginya dari Interpelasi
- Komisi B DPRD DKI Tegaskan Subsidi Air Hanya untuk Masyarakat Kecil
- DPRD DKI Dukung Program Water Purifier PAM Jaya
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Francine PSI Pertanyakan KPK Beri Rekomendasi Kenaikan Tarif Air Minum PAM Jaya
- Wakil Ketua DPRD DKI Minta Aparat Tertibkan Oknum P3SRS Menyalahgunakan Air Tanah