7 Hari Rapat Pleno, KPU Baru Sahkan Rekapitulasi 9 Provinsi

jpnn.com - JAKARTA - Rapat pleno penghitungan suara pemilu legislatif nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum juga mampu berbuat banyak.
Meski sidang berlangsung dari pagi sampai tengah malam setiap harinya, namun hingga hari ketujuh, Jumat (2/5), rapat pleno baru mengesahkan rekapitulasi suara 9 provinsi dari 33 provinsi yang ada.
Padahal rapat pleno yang mulai digelar sejak Sabtu (26/4) kemarin, sesuai jadwal sudah harus berakhir Selasa (6/5) mendatang. Artinya KPU kini hanya memiliki waktu 4 hari lagi menyelesaikan rekapitulasi dari 24 provinsi yang belum terselesaikan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Untuk kemudian hasilnya diumumkan Jumat (9/5) mendatang. "Jika melihat alotnya proses penetapan, banyaknya masalah yang muncul dan waktu tersedia, ada kemungkinan besar proses penetapan akan molor," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta, Jumat (2/5).
Ray melihat, bila lamanya proses rekapitulasi hanya karena persoalan menunda pengesahan hasil rekapitulasi, maka hal tersebut tidak begitu menjadi masalah. Artinya dalam waktu yang cepat, penundaan penetapan dapat dilakukan, selama administrasi penetapannya terpenuhi.
"Tapi jika masalahnya menunda pembacaan hasil, atau bahkan belum membacakan hasil, atau sampai pada permintaan pembukaan hasil rekap form C1 (berita acara hasil rekapitulasi dari daerah-daerah), bahkan meminta penghitungan ulang, sudah dapat dipastikan jadwal yang tersedia akan molor," katanya.
Apalagi daerah-daerah yang dalam rapat pleno KPU pusat belum dinyatakan sah, merupakan daerah dengan jumlah pemilih besar. Seperti Banten, DKI Jakarta. Kemudian seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara, prosesnya juga diundur untuk dibacakan.
"Bagaimanapun KPU diikat waktu. Sesuai pasal 207 ayat (1) UU No 8/2012, KPU harus menetapkan hasil pemilu 30 hari setelah pemungutan suara. Keyakinan KPU jadwal akan terpenuhi, sejatinya membuat lembaga ini lupa untuk membuat rencana B," ujarnya.
JAKARTA - Rapat pleno penghitungan suara pemilu legislatif nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum juga mampu berbuat banyak. Meski
- Dua Petani di Sukabumi Tersambar Petir, Begini Kondisinya
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik
- Dukung Larangan SOTR di Jakarta Utara, Sahroni: 90 Persen Berakhir Tawuran
- ASN PPPK Silakan Cek Leger Gaji, Alhamdulillah Gratis
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- Hengky Pribadi Mangkir di Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam