7 Keputusan Rakornas PB PGRI, Poin 2 & 3 Bisa Bikin Pendongkel Bu Uni Panas Dingin 

PGRI bukan organisasi politik tetapi organisasi profesi yang menjunjung tinggi etika dan musyawarah sehingga tidak mengenal istilah mosi tidak percaya.

Setiap persoalan dibahas dalam musyawarah dalam forum-forum resmi organisasi seperti konkernas yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. 

Oleh karena itu, pengambilan sikap pribadi atas nama organisasi telah melanggar AD/ART PGRI.

3. Beberapa pengurus PGRI Provinsi telah menyatakan dicatut namanya sebagai penandatangan mosi tidak percaya. Padahal mereka tidak tahu menahu sama sekali seperti yang dialami pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kota Bau-Bau, Papua Barat Daya, dan PGRI Papua Selatan.

"Salah satu pengurus provinsi yang dicatut namanya, Haruna Alrasyid dari Sulbar, dan Nanang dari Kaltara langsung menyampaikan bantahannya dalam forum rakornas ini," ungkap Wijaya.

Karena itu, sebagai tindak lanjutnya, pengurus PGRI di masing-masing daerah akan meminta pertanggungjawaban mereka, dan tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini.

4. PB PGRI meminta seluruh pengurus provinsi dan kabupaten terus bekerja melaksanakan program-program kerja organisasi dan melaksanakan forum-forum resmi organisasi, seperti konferensi kerja Provinsi (Konkerprov) paling lambat 6 bulan setelah Konkernas IV.

5. Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP)/Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI meminta seluruh provinsi YPLP provinsi, PGRI kabupaten kota dan YPLP kab/kota, untuk menyukseskan pelaksanaan Olimpiade PGRI di Palembang Sumsel September 2023. Olimpiade persekolahan PGRI diadakan dalam rangka mengangkat mutu persekolahan PGRI.