7 Organisasi Sesalkan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi pendidikan menyayangkan konsep peta jalan pendidikan (PJP) nasional 2020-2035 yang dianggap masih belum mengakomodasi beberapa hal krusial.

Misalnya transformasi guru, pendidikan non-formal informal, PAUD, serta pendidikan inklusi.

Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan, PJP belum memuat latar belakang pemikiran yang jelas.

"Cara berpikir filosofis, historis, dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia ini yang belum kami lihat," kata Unifah dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan tujuh organisasi pendidikan, Selasa (19/1).

Ia menegaskan, hal itu penting untuk memahami bangsa Indonesia yang beragam dengan kondisi pendidikan dan masyarakat berbeda-beda, yang perlu dijadikan landasan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Netti Herawati dari Himpunan Tenaga Pendidik dan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) menyatakan, pihaknya menyayangkan belum dimasukkannya PAUD secara eksplisit dalam draft PJP yang ada.

Dalam draft PJP hanya pendidikan prasekolah menyangkut calistung dan lain-lain yang dibutuhkan sebelum memasuki jenjang sekolah. 

"Hal ini sangat berbeda dengan PAUD. Kami berharap pemerintah memiliki rencana yang komprehensif untuk pengembangan PAUD," ucapnya.