7 Organisasi Sesalkan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035

Lovely B selaku sekjen Asosiasi Sekolah Rumah/Home Schooling (Asah Pena) menyoroti tidak adanya perhatian yang cukup terhadap pendidikan non-formal dan informal dalam naskah PJP tersebut.
Selama ini, pendidikan nonformal dianggap sebagai tumpahannya formal.
"Sekarang paradigma itu sudah bergeser. Nonformal bukan lagi tumpahan, tetapi pilihan, dan ini harus diakomodasi bukan diperlawankan,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan perwakilan dari Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) dan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).
Sementara itu, Gufroni Sakaril selaku Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berharap pendidikan inklusi bisa memiliki rencana strategis yang jelas.
Penyandang disabilitas memiliki kondisi yang berbeda-beda. Mereka juga punya potensi yang besar untuk bangsa.
"Saya harap sistem pendidikan bisa juga bisa melakukan ini, dengan mempertimbangkan perbedaan keadaan para penyandang disabilitas,” jelas Gufroni.
Pendapat Gufroni itu juga didukung perwakilan Perkumpulan Orang Tua Penyandang Disabilitas (PORTADIN). (esy/jpnn)
Tujuh organisasi pendidikan menyesalkan konsep peta jalan pendidikan nasional 2020-2035
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Waka MPR: PAUD Nonformal Bagian tak Terpisahkan dari Peta Jalan Pendidikan
- Waka MPR: Program Wajib Belajar 13 Tahun Harus Diwujudkan
- JICT Bikin Terobosan Menekan Angka Stunting di Jakarta Utara
- Pelatihan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Dorong Pendidikan Inklusif
- Pengukuhan Bunda PAUD, Benyamin Sebut Pendidikan Akhlak jadi Prioritas di Era Digital
- Menteri PPPA: Intervensi kepada Anak Usia Dini Memutus Mata Rantai Kemiskinan