7 Proyek DPR Diminta Dibatalkan, Ini Jawaban Novanto

jpnn.com - JAKARTA - Pembangunan tujuh proyek di DPR terus disorot. Bahkan, dua mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung dan Agung Laksono menginginkan proyek tersebut ditunda atau dibatalkan.
Tapi permintaan itu tidak serta merta diamini Ketua DPR Setya Novanto. Menurut Setya, pembangunan ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan DPR untuk rakyat.
"Semuanya kami sesuaikan. Memang yang penting kan buat rakyat, kami dulukan buat rakyat. Tapi program, atau penyesuaian, harus terus kita lakukan," kata Novanto di gedung DPR Jakarta, Jumat (28/8).
Setya mengatakan, pihaknya tetap akan berusaha mendahulukan peningkatan kinerja sesuai fungsi-fungsi DPR, legislasi, budgeting dan pengawasan sebelum membangun fasilitas pendukung.
Namun, dia mengingatkan, rendahnya kinerja DPR, terutama bidang legislasi juga tergantung pada pemerintah selaku mitra dalam membuat UU. Karena itu, dia meminta pemerintah segera menyiapkan naskah akademis Rancangan Undang-undang dengan cepat.
"Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi sudah menginstruksikan kepada menterinya untuk mempercepat pelaksanaannya. Jadi kesalahan atau kekurangan ini bukan hanya salah DPR juga, tapi kedua belah pihak. Karena pembahasan UU itu harus mengikutkan pihak Pemerintah," tegas Setya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Pembangunan tujuh proyek di DPR terus disorot. Bahkan, dua mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung dan Agung Laksono menginginkan proyek tersebut
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Program Remaja Bernegara Bentuk Tanggung Jawab Parpol untuk Regenerasi Dunia Politik