70 Persen APBD untuk Gaji Pegawai

"Bagaimana dana untuk kepentingan publik kalau proporsinya sudah begitu" Inilah persoalan otonomi daerah yang sekarang sangat terasa," kata Marzuki di gedung DPR.

"Mereka bukannya melakukan efisiensi dan membatasi penerimaan karyawan atau meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD, tapi malah memperbesar belanja pegawai," kritik wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Bahkan, lanjut Marzuki, tak jarang pemda-pemda melobi DPR untuk mendapatkan dana dengan cara yang tidak tepat. Misalnya, melalui calo. "Inilah sebenarnya persoalan banggar yang sering dipermasalahkan. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui bahwa laju pembangunan di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia terhambat kewajiban membayar gaji PNS. Sebab, alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersedot untuk belanja pegawai. "Kondisi itu sudah tidak sehat," tutur mantan gubernur Sumatera Barat tersebut.