70 Persen APBD Untuk Pegawai

JAKARTA--Sepuluh tahun Otonomi Daerah berjalan meninggalkan berbagai catatan negatif. Ketua Komite I DPD RI, Dani Anwar, menegaskan ternyata daerah otonomi baru tidak memiliki kemampuan finansial memadai. Akibatnya, sebagian besar duit di APBD digunakan untuk belanja pegawai semata.

"Hampir 70 persen APBD untuk pembiayaan aparatur, bukan digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakatnya. Tapi, hanya untuk bayar gaji pegawai," kata Dani, saat dialog di DPD RI, bertajuk Quo Vadis Otonomi Daerah, Rabu (9/11).

Persoalan lain yang timbul, kata Dani terkait pemilukada. Incumbent menurut dia, memanfaatkan APBD di kabupaten/kota untuk membiayai kepentingannya di pemilukada. "Alokasi dana bansos di APBD dimanfaatkan untuk kepentingan pemilukada," ungkapnya.

Pun demikian bermasalah dengan ketentuan dan peraturan lain semisal kepegawaian. Kata Dani, banyak kepala pemerintahan semena-mena melakukan mutasi para pegawai yang dianggap bukan tim sukses saat kampanye.