70 Persen Kedelai Harus Impor

Menanggapi hal itu, Gita mengatakan, pada dasarnya Kementerian Perdagangan bukan anti-impor. Pihaknya akan selalu memonitor harga di lapangan. Jika memang pasokan minim dan mengakibatkan harga tinggi, pihaknya akan melakukan kebijakan impor kedelai. "Pada dasarnya, kami ingin petani dan perajin sama-sama untung dan konsumen bisa membeli tahu dan tempe dengan harga terjangkau," ujarnya.

Salah satu solusinya, lanjut dia, adalah program stabilisasi harga kedelai atau penetapan harga pembelian pemerintah (HPP). Menurut Gita, jika ketetapan tersebut sudah tercapai, kepastian harga di tingkat petani dan perajin bakal terjamin. Dengan demikian, hal itu akan meningkatkan gairah petani menanam kedelai. Saat ditanya kapan beleid HPP kedelai dikeluarkan, Gita hanya bisa menjawab secepatnya. Padahal, sebelumnya dia menjanjikan akhir Januari lalu undang-undang tersebut bisa diumumkan.

Sebagai catatan, tahun ini kebutuhan kedelai nasional diprediksi 2,5 juta ton, sedangkan produksi nasional berkisar 700 ton. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor 1,8 juta ton atau 70 persen dari kebutuhan. (uma/c6/dos)