70 Persen PNS Produk KKN

70 Persen PNS Produk KKN
70 Persen PNS Produk KKN

jpnn.com - KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam terus menyindir karakter para aparatur pemerintahannya. Setelah menyebut para abdi negara banyak yang tak loyal serta suka bertindak layaknya LSM, komentar pedas lainnya diungkapkan lagi.

Kali ini, pria yang juga ketua DPW PAN itu mengatakan selama ini masih banyak orang yang masuk menjadi pegawai negeri sipil melalui cara tidak benar. Bahkan ia berani menyimpulkan bahwa PNS yang ada saat ini mayoritas produk dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"70 persen produk pegawai itu dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sisanya 30 persen masih orisinil dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Nur Alam saat memberikan arahan pada sejumlah PNS lingkup Dishub Sultra seperti yang dilansir Kendari Pos (JPNN Group), Senin (16/12). Nur Alama menyebut, PNS yang 30 persen itulah yang selama ini bisa diandalkan.
    
Meski tak menyebut oknum dan diinstansi mana yang paling banyak PNS produk KKN, namun gubernur dua periode itu memastikan ilmu-ilmu di luar profesi (seperti ilmu sosial dan sejenisnya) paling banyak mempraktikan hal tersebut. Alasannya karena disiplin ilmu itu sulit menjadi PNS dan banyak pesaingnya.

"Saya ingin sekali pecat pegawai. Karena setiap tahun kita juga dipacu untuk menerima (pegawai)," tegasnya.

Bisa jadi karena alasan itulah, sehingga setiap waktu memberikan pengarahan pada pegawai, ia selalu menyebut angka 30 persen produktif. Sementara sisanya hanya banyak bicara tapi malas bekerja.

Bukan hanya PNS, pegawai honorer juga tidak luput dari perhatiannya. Kata dia, andai saja PNS bisa maksimal kerjanya tidak perlu lagi menggunakan tenaga honorer.

"Meskipun saya juga tahu, keberadaan honorer sangat penting dalam menunjang kinerja PNS yang belum optimal. Penegasan kita hanya pada mereka yang mau enaknya saja. Tidak bekerja, tapi mau saja terima gaji," tandasnya. (cr3/awa/jpnn)

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam terus menyindir karakter para aparatur pemerintahannya. Setelah menyebut para abdi negara


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News