70 Persen Warga Prancis Dukung Protes Nasional

REFORMASI usia pensiun kembali melumpuhkan Prancis. Bukan hanya aktivitas bisnis dan belajar-mengajar yang terhenti, tapi juga transportasi. Sebab, sekitar satu juta pengunjuk rasa memblokade sejumlah akses jalan utama dan menduduki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta kilang minyak. Ironisnya, sekitar 70 persen warga Prancis mendukung protes nasional yang kali pertama terjadi pada 7 September lalu itu.

 

Pada 1995 unjuk rasa memprotes kebijakan serupa juga terjadi di Negeri Anggur tersebut. Bedanya, 15 tahun lalu, presiden berpihak pada rakyat yang menentang reformasi yang digagas mantan Perdana Menteri (PM) Alain Juppe. Presiden Prancis saat itu Jacques Chirac akhirnya mencabut reformasi yang lebih dikenal sebagai Juppe Plan tersebut. Sebaliknya, kali ini Sarkozy berusaha keras merealisasikan reformasi.

 

"Ada banyak cara untuk mengekspresikan demokrasi. Tapi, bukan lewat kekerasan," jelas pemimpin 55 tahun itu sebagaimana dilansir majalah Time Jumat lalu (22/10). Atas nama nasionalisme, Sarkozy menegaskan bahwa reformasi usia pensiun yang diajukan sebagai rancangan undang-undang (RUU) tersebut merupakan kepentingan nasional. Sebab, hanya dengan cara itu, defisit dana pensiun bisa diatasi.

 

Sarkozy memang bukan Chirac atau Juppe yang lantas membatalkan rancangan reformasi tersebut. Dia bersikukuh pada pendiriannya. "Reformasi ini sangat penting. Dan, Prancis berkomitmen pada reformasi itu. Kami akan tetap merealisasikannya," tegasnya. Karena itu, mulai Kamis lalu (21/10), dia mengambil langkah tegas. Yakni, membubarkan paksa konsentrasi massa di SPBU dan memerintah para pekerja kilang minyak kembali bertugas.