710 Anggota DPRD Tersangkut Korupsi, 23 Zina

Yang dimaksud adalah bagaimana menekan ongkos politik saat pemilu legislatif. Karena semakin mahal, maka potensi bersikap korup makin besar. Ini karena kasus terbanyak adalah korupsi. "Ke depan akan dirumuskan aturan agar biaya politik tak terlalu mahal," ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai ketentua di pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi harus mendapat persetujuan tertulis dari mendagri atas nama presiden. Sedang untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari gubernur atas nama mendagri. (sam/jpnn)

Provinsi         Jumlah yang Diberikan Izin

1. Sumut        261

2. Sumbar         43

3. Riau             30