7.180 Penerima Jamkeskot Nama Bodong

Menurut Nurman, saat ini Pemda Kota sebaiknya fokus melakukan pendataan penerima Jamkesmas. Dia menyarankan agar Pemda Kota mengoptimalkan layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI tersebut. "Dana APBD untuk program Jamkeskot bisa dialihkan ke program lain, kalau jamkesmas bisa kita maksimalkan. Kemenkes juga sudah menyatakan siap menambah kuota kok asalkan ada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS)," ungkapnya.

Pemda Kota, katanya, lebih baik menganggarkan untuk peningkatan puskesmas pembantu (Pustu) menjadi puskesmas. "Revisi data penerima jamkesmas. Tingkatkan pustu jadi puskesmas, itu yang lebih penting. Alihkan dana Jamkeskot untuk sarana dan prasarana yang ada. Karena di beberapa kelurahan masih dilayani Ppstu, sudah tidak layak lagi. Harusnya sudah ditingkatkan menjadi puskesmas dan ada dokter," bebernya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Kota Irman Sawiran mengatakan, data penerima jamkeskot mutlak harus diumumkan. Batal diumumkannya data penerima jamkeskot yang sedianya dilakukan Kamis (20/10) lalu merupakan bukti gagalnya program jamkeskot.

"Setiap tahun selalu bermasalah. Pemda Kota sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Kalau kondisinya seperti ini, tentu mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah," katanya.