719 Honorer Lama Dirumahkan, Bupati Angkat 500 Non-ASN Baru, Istana Turun Tangan

jpnn.com - JAKARTA - Malang benar nasib ratusan honorer K2 dan tenaga non-ASN di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
Mereka diberhentikan sepihak oleh bupatinya dan malah mengangkat tenaga baru.
Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih mengungkapkan dua pekan lalu didatangi honorer K2 dari Solok Selatan.
"Bu Dewi dan Mas Roni, mereka adalah honorer K2 yang datanya memang sudah lama ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat sebagai honorer K2 pada 2014," terang Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Jumat (1/12).
Dia menceritakan 719 honorer termasuk Dewi dan Roni itu dirumahkan setelah 100 hari kerja bupati terpilih dengan alasan adanya temuan dari inspektorat terkait honorer.
Selain itu, berita penghapusan honorer per 28 November 2023 menjadi salah satu alasan bupati melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pemdanya salah paham terhadap SE MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, karena bukan penghapusan, tetapi diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.
Kini, sudah ada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadi payung hukum bahwa tidak ada penghapusan honorer.
Menjelang pengangkatan honorer jadi PPPK, ratusan non-ASN yang dirumahkan memperjuangkan nasib agar masuk pendataan.
- Banyak Honorer TMS & Tidak Mendaftar PPPK 2024, Seleksi Tahap 3 Mendesak
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Info Terbaru soal Penempatan Guru PPPK 2024, Penting
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik