73 Persen Masyarakat Tidak Puas dengan Kebijakan Maritim Jokowi-Ma'ruf

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 2014 dinilai belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil Survei Indodata terhadap kebijakan maritim nasional pada 34 provinsi dari 25 Juli - 30 Agustus 2022 pada 1.200 responden dengan margin of Error 2,8 persen sebagian masyarakat Indonesia tidak puas dengan implementasi kebijakan Jokowi.

Indodata mencatat terdapat 73 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah jokowi-ma'ruf membangun kebijakan maritim nasional.

Dalam rangka memperjelas kebijakan Maritim tersebut maka International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) melakukan serangkaian kegiatan untuk menghimpun sejauh mana minat dan tanggapan publik mengenai kelanjutan kebijakan poros maritim.

Adapun kegiatan tersebut, di antaranya survei opini publik terhadap kebijakan maritim nasional, penyusunan kelembagaan yang memonitoring kerjasama di bidang maritim.

Kemudian, penganugrahan award kepada tokoh maritim baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman.

Selanjutnya, penyusunan buku sejarah Maritim Indonesia, dan menjalin kerjasama diplomatik kepada negara-negara maritim  Dunia untuk menanamkan investasi di bidang maritim terutama Inggris di Indonesia

Lebih lanjut, nama-nama nominator yang telah ditetapkan oleh tim ahli berdasarkan track record dan jasa-jasanya di bidang maritim  serta telah  diukur akseptabilitasnya di tengah publik Indononesia ialah sebagai berikut: