742 Kasus Tumpang Tindih Izin di Kaltim

Sedangkan menurut Dinas Perkebunan Kaltim, ada 2,4 juta hektare yang  memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit.

Menurut Gubernur Awang Faroek, jumlah 742 kasus silang tindih lahan itu sudah sangat besar. Belum lagi sengketa dengan hak ulayat dan pribadi, termasuk kawasan transmigrasi. “Ini bukti bahwa kita belum baik dalam menerbitkan izin. Jika tidak segera diselesaikan, bisa memicu apa yang terjadi di Mesuji,” jelas Faroek.

Ekspos BPN tersebut, jelas Gubernur, memang sehubungan kejadian di Mesuji, Lampung maupun Sumatera Selatan, beberapa bulan lalu.

 

Mengapa hal ini terjadi? Faroek menjelaskan, izin lokasi yang tidak disertai dengan koordinat menjadi awal dari tumpang tindih. Ditambah belum semua kabupaten kota memiliki badan planologi.