75 Persen Outsourcing

Dan sistem itu, lanjutnya, tidak dibenarkan jika ditujukan kepada pekerja atau karyawan serta buruh yang berhubungan dengan produksi, seperti teller, reporter atau yang bekerja menggunakan intelegensia.

"Jadi tidak boleh menggunakan pihak ketiga," tegas mantan Kepala Kesatuan Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) tersebut.

Sementara itu, ratusan polisi sejak pagi sudah berkumpul dan siap-siaga di Gedung DPRD Sumut, guna pengamanan aksi buruh tersebut. Sayangnya, aksi buruh tidak menghampiri gedung wakil rakyat Sumut itu.

Nah, anggota dewan Sumut pun tidak satupun terlihat masuk kantor, kecuali Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap, yang terlihat keluar dari ruang kerjanya, sekira pukul 16.00 WIB, bersama sejumlah orang yang mengikutinya. (ari/sam/jpnn)