790 Koperasi di Kalteng tak Aktif

Terpenting lagi lanjut Jamilah, diselenggarakannya rakor tersebut untuk mengevaluasi dana bantuan dari pusat sebesar Rp 34,5 miliar. Dana tersebut merupakan dana dari Menteri Koperasi yang dikucurkan ke Kalteng. “Untuk diketahui, program pembangunan Kalteng 2011 menempatkan pengembangan koperasi dan UMKM pada urutan ke empat dari 12 program prioritas pembangunan. Sehingga dukungan bupati setiap kabupaten sangat diharapkan terutama memberdayakan usaha ekonomi produktif,” tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Kotim, HM Taufiq Mukri berharap melalui rapat koordinasi tersebut, dapat menghasilkan langkah nyata seluruh program. Sebab saat koperasi dan UMKM mulai berkembang, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tentunya, kontribusi koperasi dan UMKM telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi. Khususnya penyumbang perluasan kesempatan kerja serta menekan angka pengangguran. Ini yang ingin kita kembangkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan kita,” tandasnya.

Wabup juga meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM di Kotim dapat terus membina dan memberikan dukungan bagi koperasi yang tidak aktif maupun yang aktif agar bisa  menjalankan koperasinya. (raf/fuz/jpnn)