8 Bupati di Bengkulu Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD
jpnn.com - BENGKULU - Dapat dikatakan seluruh bupati di Provinsi Bengkulu sejalan dengan sikap Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menolak rencana Pilkada via DPRD. Sejumlah Bupati kepada Rakyat Bengkulu (Grup JPNN.com) menyatakan setuju kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Mereka yang menolak Pilkada lewat DPRD adalah Imron Rosyadi (Bupati Bengkulu Utara), Bando Amin (Bupati Kepahiang), Reskan Effendi (Bupati Bengkulu Selatan), Suherman (Bupati Rejang Lebong), Ichwan Yunus (Bupati Mukomuko), Hermen Malik (Bupati Kaur), Bundra Jaya (Bupati Seluma), dan Rosjonsyah (Bupati Lebong).
Bupati Rejang Lebong, Suherman mengatakan dirinya secara tegas menolak rencana pilkada via DPRD karena pemilihan langsung saat ini sudah mencerminkan dari keinginan rakyat atas pemimpin yang dipilihanya. Tidak lantas kemudian ditentukan oleh segelintir orang yang mewakilinya di DRPD.
"Bila ingin maju maka lanjutkan sistem pemilihan langsung seperti sekarang ini. Secara pribadi saya menolak pilkada oleh DPRD," kata Suherman.
Menurut Suherman, kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat tentu memiliki tanggung jawab mengemban amanah yang tinggi. Karena pertanggungjawabannya langsung kepada masyarakat. Sementara bila dipilih DPRD, belum tentu pilihan itu mewakili keinginan masyarakat.
"Sebaiknya tetap dipilih langsung. Rakyat punya keyakinan terhadap pemimpin pilihan mereka," ujar Suherman. (cuy/awa/jpnn)
BENGKULU - Dapat dikatakan seluruh bupati di Provinsi Bengkulu sejalan dengan sikap Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemprov Uji Coba Helipad Kantor Gubernur Papua Barat
- Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Wiraswasta & Mahasiwa Pembawa 2,6 Kg Sabu-Sabu di Siak
- 4 Rumah dan 1 Bengkel di Agam Terkena Longsor, 22 Jiwa Terdampak
- PAM Jaya Pasang Pompa Alkon, Masyarakat Bilang Begini soal Dampaknya
- Bus Rombongan SMP Bogor Kecelakaan di Tol Pandaan-Malang, 4 Orang Tewas
- PPPK 2024 Tahap II, 204 Tenaga Non-ASN Sudah Mendaftar