8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak delapan partai politik (parpol) melakukan konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem proporsional tertutup.
Konsolidasi itu diinisiasi oleh Partai Golkar sebagai salah satu partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka untuk menjaga kemajuan demokrasi.Dia menilai sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi.
“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” tegas Airlangga belum lama ini.
Pengamat Politik yang juga Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Indonesia Afit Khomsani mengapresiasi respons delapan parpol tersebut.
Menurut Afit, hal itu menunjukkan para elite parpol mulai beranjak ke wacana yang lebih produktif.
Afit juga menilai pernyataan sikap tersebut mempunyai dampak positif pada perhatian publik terhadap Pemilu 2024.
"Artinya, para elite mulai aware dengan Pemilu 2024 dan komitmen pada penyelenggaraan Pemilu 2024, serta meninggalkan wacana kontraproduktif yang dulu sering dilakukan, misalkan menunda pemilu," kata Afit Khomsani, Rabu (11/1/2023).
Sebanyak delapan partai politik (parpol) melakukan konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Sandi Rahmat Mandela Resmi Menjabat Waketum AMPG
- HUT ke-17 Gerindra Bakal Undang Seluruh Mantan Presiden RI
- Survei: Parpol, DPR, dan Polri Memperoleh Kepercayaan Terendah dari Rakyat
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi