8 Poin Rekomendasi Munas Honorer K2 di Linggarjati
jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah nasional (Munas) hononer K2 di Linggarjati, Jawa Barat, sudah berakhir dan melahirnya delapan poin rekomendasi.
Rekomendasi juga merespons perkembangan terkini, antara ain pernyataan MenPAN-RB Syafruddin saat pembukaan rakor pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang menyebut tidak ada perekrutan untuk tenaga administrasi pada seleksi CPNS 2019.
Para pejuang honorer K2 pun bersuara keras. Mereka merasa pemerintah mengabaikan unsur keadilan karena honorer K2 bukan hanya guru dan tenaga kesehatan.
"Kami merasa ada pengabaian dalam penyelesaian masalah honorer K2. Kami butuh keadilan dan akan terus berjuang sesuai dengan semangat Munas Linggarjati," kata Ketum Aliansi Kategori 2 Indonesia (AK2I) Edi Kurniadi alias Bhimma kepada JPNN, Kamis (1/8).
BACA JUGA: Banyak Honorer K2 Rumah Tangganya Berantakan
Dia menyebutkan, ada delapan rekomendasi Munas AK2I. Di mana honorer K2 Indonesia memohon dan mendesak:
1. Presiden, kementrian terkait untuk mempercepat proses pengangkatan K2 Indonesia menjadi ASN secara berKeadilan
2. Presiden, kementrian terkait, gubernur, walikota, bupati seluruh Indonesia agar menuntaskan pengangkatan honorer K2 Indonesia sesuai dengan formasi kebutuhan ASN 2019
Munas honorer K2 Linggarjati melahirkan 8 poin rekomendasi, yang intinya mendesak pemerintah segera mengangkat honorer K2 menjadi PNS tanpa syarat.
- Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Bima: Kasihan yang Sudah Antre Lama
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?